2017 December 07 Belajar Dari Kasus Indosat; Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jual BUMN

Belajar Dari Kasus Indosat; Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jual BUMN

Belajar Dari Kasus Indosat; Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jual BUMN

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk holding BUMN sektor pertambangan dengan penandatanganan akte inbreng pada Senin 27 November 2017. RUPSLB tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero) yang dikeluarkan pemerintah.

“Keputusan ini memunculkan polemik lagi di masyarakat, padahal sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.72/2016 tentang Holding BUMN yang masih dipertanyakan dan digugat oleh sebagian masyarakat. Serangkaian kebijakan ini akan berdampak luas, berpotensi membahayakan BUMN serta aset dan kekayaan bangsa” kata Sukamta selaku Sekretaris Fraksi PKS DPR RI pada sambutannya dalam acara Diskusi Publik yang bertema “Jangan Jual BUMN” di Ruang Aspirasi Rakyat Fraksi PKS DPR RI.

Ia menilai cukuplah sudah kasus Indosat jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Status BUMN akibat kebijakan ini menjadi Non Persero, meskipun dalam PP 72 tahun 2016 ditegaskan tetap diawasi DPR, akan tetapi dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN.

Ia menambahkan, perubahan struktur BUMN seperti ini, maka peluang untuk melepas dan mengalihkan saham-saham perusahaan yang bukan lagi masuk definisi BUMN menjadi terbuka. Apalagi di sisi lain, pemerintah sedang membutuhkan dana segar Rp.500 Triliun untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah “kadung” dibangun, membayar utang jatuh tempo serta untuk divestasi saham Freeport senilai Rp.50-100 Triliun. Dengan kebutuhan dana sebesar itu, berbagai cara sudah dilakukan, menaikkan harga dari layanan publik (menaikkan tarif listrik, tarif tol, harga BBM), menambah pajak dan menaikkan bunga, lalu melakukan securitisasi asset PT. Jasa Marga, dan lain sebagainya.

“Konstitusi kita telah mengamanatkan pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Oleh karenanya persoalan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kekayaan bangsa Indonesia tergadai apalagi oleh pihak asing,” tegas Politisi PKS dari Dapil DI Yogyakarta ini.

“Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN belum mengatur secara utuh soal holding BUMN ini. Oleh sebab itu, marilah DPR bersama Pemerintah segera menyelesaikan Revisi UU BUMN sehingga Pemerintah membuat Rencana menyeluruh terkait Mekanisme Holding BUMN ini sebagai derivasi dari UU BUMN tersebut, tidak hanya melihat keuntungan yang akan diperoleh, akan tetapi juga mempertimbangkan manajemen risiko yang harus diperhitungkan sejak awal,” pesan Sukamta mengakhiri sambutannya.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *