2019 September 17 PENGESAHAN UU SDA, PKS : KEMBALINYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS AIR

PENGESAHAN UU SDA, PKS : KEMBALINYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS AIR

PENGESAHAN UU SDA, PKS : KEMBALINYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS AIR

H. Nurhasan Zaidi ( Anggota Komisi V DPR RI- FPKS )

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Sumber Daya Air (SDA) menjadi UU pada rapat paripurna yang di gelar hari ini (17/9/19).

Menanggapi hal itu, H. Nurhasan Zaidi, Anggota Panja RUU SDA Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS menilai bahwa Undang-undang SDA ini merupakan upaya serius untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas air sesuai amanah Pasal 33, UUD Negara Republik Indonesia.

“Sumber Daya Air adalah hajat sekaligus hak asasi rakyat Indonesian, kedaulatan rakyat atas air saat ini menjadi barang mahal yang harus dikembalikan haknya, karena secara gamblang dijamin langsung dalam landasan kontitusional bangsa, negara harus hadir dalam masalah ini”, ungkapnya.

“Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA yang digugat oleh Muhammadiyah bersama Ormas-ormas seperti PUI, Mathlaul Anwar, Ikadi dan lainnya pada tahun 2013 lalu, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut, merupakan hal yang penting dan bersejarah karena UU tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi UUD 1945”, lanjutnya.

Menurutnya, UU SDA yang baru saja disahkan juga dalam rangka menjalankan enam prinsip putusan MK tentang perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Air, yakni: Pertama, setiap pengusahaan air, tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat; Kedua, Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia; Ketiga, Pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup; Keempat, sebagai cabang produksi yang1 penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak; Kelima, prioritas utama dalam pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; dan Keenam, apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi, dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

“Oleh sebab itu Undang-undang ini harus menjadi nafas dari keputusan Mahkamah Konstitusi diatas. Sehingga UU ini diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan sumberdaya air, termasuk upaya perlindungan dan pemanfaatan cabang-cabang produksi turunannya yang harus diprioritaskan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”, tandasnya.

“Kita secara tegas meminta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin menyusun peraturan-peraturan turunan yang sejalan dan tidak mengkhianati ruh semangat UU SDA ini. Dan saat ini bola tersebut berada di tangan pemerintah sebaga eksekutor, serius atau tidaknya pemerintah menjalankan amanah ini, seluruh masyarakat yang akan menilai”, pungkasnya.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *