2019 October 12 Pemberian Sanksi Bagi Penunggak BPJS, Pemerintah Jangan Asal Teken Kebijakan

Pemberian Sanksi Bagi Penunggak BPJS, Pemerintah Jangan Asal Teken Kebijakan

Pemberian Sanksi Bagi Penunggak BPJS, Pemerintah Jangan Asal Teken Kebijakan

dr. Adang Sudrajat MM AV

Jakarta (11/10) – Deretan sanksi bagi para penunggak BPJS menuai protes anggota DPR yang periode lalu di komisi IX, dokter Adang Sudrajat.

Politisi PKS ini meminta pemerintah jangan asal teken kebijakan, sebab mayoritas masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“Masyarakat yang belum beruntung dalam hidupnya, mungkin sedang berusaha bangkit, misalnya ingin memperpanjang SIM karena profesinya sebagai tukang Ojek, tapi tidak dapat perpanjang akibat nunggak BPJS.” ulas Adang.

Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan ini mengatakan, bahwa pemerintah sedang mengancam masyarakat bila nunggak BPJS akan mendapat sederetan Sanksi berupa : Tak Bisa Perpanjang SIM, Tak Bisa Bikin Paspor , Tak Dapat IMB, dimana sanksi ini Tercantum Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Menurut Adang, kebijakan ini merupakan sebuah kesalahan dalam menata iklim usaha kecil menengah termasuk kesalahan dalam mengelola ekonomi makro dan fiskal. Ujung dari semua ini, adalah rakyat banyak menjadi sangat dirugikan akibat regulasi yang tidak humanis ini.

“Pemerintah mestinya berusaha meringankan beban yang ada. Tapi pada kenyataanya, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang bisa jadi menambah beban rakyat miskin, mempersempit peluang usaha, membatasi mobilitas”, Kritis Adang.

Legislator dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menjelaskan bahwa Pengabaian penunaian kewajiban membayar iuran bpjs yang dikaitkan dengan fasilitas mendapatkan SIM, akan secara langsung berdampak pada kelesuan ekonomi.

Rakyat yang seharusnya dihargai ketaatannya karena mau mengurusi aspek legal berkendara malah dipersulit karena dikaitkan dengan tunggakkan BPJS.

“BPJS ini kan sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin hak akses masyarakat pada fasilitas kesehatan yang ada. Saya minta pemerintah jangan asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakan. Kaji dan pikirkan secara mendalam untuk memprediksi efek domino yang dapat terjadi dari kebijakan ini. Untuk itu, saya melihat bukan saat yang tepat sanksi terhadap penunggak BPJS, karena dampak ikutan yang akan terjadi tidak sederhana, akan tetapi bisa menjadi peluru panas bagi pemerintahan periode ke dua jokowi, kalau dipaksakan untuk diberlaku”, Pungkas Adang Sudrajat

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *